7.500 Masyarakat Israel Bantu Tuntutan Pernyataan Negara Palestina dan Stop Perang Gaza

 7.500 Masyarakat Israel Bantu Tuntutan Pernyataan Negara Palestina dan Stop Perang Gaza

GAZA - Lebih dari 7.500 masyarakat Israel tanda-tangani tuntutan yang mendesak pernyataan negara Palestina dan disudahinya perang Israel di Gaza. Pengakuan itu disingkap barisan advokasi Israel di hari Rabu (15/9/2025).

Tuntutan itu dikeluarkan Zazim, pergerakan akar rumput Yahudi-Arab, yang mengatakan ide itu mempunyai tujuan mengirim "pesan Israel yang terang dan berpadu ke komune internasional" saat sebelum Sidang Umum PBB di New York pada 22 September. 

Baca Juga : Genosida di Gaza Semakin Mengganas, Komisi Eropa Mengancam Peti-eskan Kesepakatan Perdagangan Bebas dengan Israel

Pelaksana menjelaskan mereka memprediksi jumlah penandatangan akan melewati 10.000 saat sebelum sidang PBB diawali. "Pernyataan negara Palestina bukan ditujukan sebagai hukuman untuk Israel, tapi sebagai cara ke arah masa datang yang lebih bagus berdasar pernyataan bersama-sama dan keamanan untuk ke-2 bangsa," ungkapkan bunyi tuntutan itu. 

Zazim mengingatkan tanpa pernyataan itu, Israel beresiko ikuti tapak jejak yang digotong beberapa menteri sayap kanan seperti Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yakni "aneksasi, apartheid, dan lanjutan perang."

Smotrich dan anggota pemerintah Pertama Menteri Benjamin Netanyahu yang lain sudah berkali-kali mengatakan aneksasi Pinggir Barat yang ditempati, cara yang menurut beberapa kritikus akan tutup pintu jalan keluar dua negara secara tetap. 

Semenjak diawalinya perang genosida Israel di Lajur Gaza pada Oktober 2023, 1.022 masyarakat Palestina sudah meninggal serta lebih dari 7.000 orang cedera di Pinggir Barat yang ditempati pasukan Israel dan pemukim ilegal, menurut Kementerian Kesehatan Palestina. 

Kampanye terror Israel di Pinggir Barat mempunyai tujuan menyingkirkan masyarakat Palestina dari tanah mereka, hingga jalan keluar dua negara tidak mungkin diwujudkan, menurut beberapa petinggi Palestina. 

Baca Juga : Sekedar Info Berita

Dalam penilaian penting Juli lantas, Mahkamah Internasional mengatakan wargaan Israel atas daerah Palestina ilegal. Mahkamah itu menuntut penyelamatan semua pemukiman Israel di Pinggir Barat dan Yerusalem Timur.