Turki Sanggah Terturut dalam Sangkaan Gagasan Pembunuhan Menteri Israel Ben Gvir
ANKARA - Turki menentang terturut dalam sangkaan gagasan pembunuhan Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben Gvir. Turki menyebutkan claim itu sebagai "kampanye disinformasi".
Pusat Pengendalian Disinformasi Kepresidenan Turki menjelaskan dakwaan itu "dihidangkan ke media Israel" seakan-akan baru terjadi, walau sebenarnya kejadian itu terjadi delapan bulan kemarin. Di hari Rabu (3/9/2025), tubuh keamanan Shin Bet Israel umumkan empat terdakwa sudah diamankan berkaitan gagasan itu.
Beberapa penyelidik menjelaskan barisan itu merencanakan lakukan gempuran pada musim berlibur Yahudi kedepan, saat mereka percaya Ben Gvir sedang melaksanakan ibadah. Berdasar laporan Ynet, satu diantara terdakwa sudah berpindah ke Turki sekian tahun lalu, di mana dia berjumpa dengan anggota Hamas. "Sepanjang perang di Gaza, dia diperhitungkan membuat gagasan untuk membunuh Ben Gvir memakai drone membawa senjata," ungkapkan laporan tersebut.
Beberapa terdakwa disampaikan terima sekitaran USD2.000 dari contact mereka di Turki untuk beli drone dan perlengkapan yang lain.
Polisi menjelaskan ke Ynet jika barisan itu beli dua drone DJI, memasangkan bahan peledak, dan sukses lakukan eksperimen penerjunan. Laporan itu memperlihatkan gagasan itu dikoordinasikan pimpinan Hamas yang berbasiskan di Turki.
Tetapi, beberapa petinggi Turki secara konsisten mengatakan Ankara cuma memuat pimpinan politik Hamas dan tidak memberi support militer ke barisan itu. Mencuplik beberapa sumber Israel, Ynet memberikan laporan Turki batasi anggota Hamas untuk tinggal tidak kurang dari 3 bulan per lawatan.
Baca Juga : Pola Kesehatan
Sebuah sumber Hamas menjelaskan ke Ynet jika Ankara berlakukan ketentuan khusus pada anggota Hamas, mengingatkan pelanggaran bisa menyebabkan deportasi.
Sebagai sisi dari transisi tahanan tahun 2011 yang melepaskan tentara Israel Gilad Shalit, Israel memulangkan beberapa puluh anggota Hamas. Sejumlah dikirimkan ke Gaza atau Pinggir Barat yang ditempati, sedangkan yang lain dipindah ke luar negeri, termasuk ke Turki.
Pusat Pengendalian Disinformasi Turki memiliki pendapat kebocoran yang menarget Turki adalah usaha untuk lemahkan peraturan Ankara pada Palestina. Kemelut di antara Turki dan Israel sudah bertambah dalam beberapa waktu paling akhir.
Turki akhiri perdagangan dengan Israel tahun kemarin dan bulan kemarin mendesak beberapa negara anggota untuk membatalkan keanggotaan Israel di Majelis Umum PBB atas genosida yang dilakukan di Gaza. Turki belakangan ini berlakukan limitasi tambahan pada beberapa kapal punya dan affiliate Israel, larang mereka bertambat di dermaga-pelabuhan Turki.
Baca Juga : Mesir dan Qatar Kecam Komentar Netanyahu mengenai Pengusiran Masyarakat Gaza
Beberapa langkah larangan pelayaran Israel ini susul informasi Ankara bulan kemarin mengenai enam ancaman pada Israel, searah dengan pengakuan bersama The Hague Grup dari Pertemuan Genting mengenai Palestina di Bogota.
Tahun kemarin, Turki gabung dengan kasus Afrika Selatan di Mahkamah Internasional yang mendakwa Israel lakukan genosida. Semenjak itu, Ankara makin kerap memakai basis internasional untuk membuat koalisi menantang genosida Israel di Gaza.
0 Comments