Sesudah Prancis, semakin banyak negara termasuk Kanada, Inggris akan mengakui negara Palestina

OTTAWA - Susul informasi Prancis minggu kemarin yang mengaku negara Palestina, semakin banyak negara, termasuk Kanada dan Inggris, umumkan gagasan sama yang memberi penekanan pada Israel di tengah-tengah meluasnya kelaparan di Gaza.

Kanada menyampaikan gagasannya untuk mengakui negara Palestina pada tatap muka Federasi Bangsa-Bangsa pada bulan September, menurut Pertama Menteri Mark Carney pada hari Rabu (01/08).

Informasi ini ada setelah Prancis minggu kemarin mengatakan akan mengaku negara Palestina dan satu hari sesudah Inggris mengatakan akan mengaku negara itu pada tatap muka Majelis Umum PBB bulan September bila pertarungan di Gaza, sisi dari daerah Palestina yang diduduki Israel, belum berhenti sampai waktu itu.

Carney menjelaskan kepada reporter jika realita di atas lapangan, termasuk kelaparan yang dirasakan masyarakat di Gaza, menampilkan jika "prospect negara Palestina betul-betul makin menghilang".

“Kanada menyumpahkan bukti jika pemerintah Israel sudah membiarkan musibah terjadi di Gaza,” katanya.

Carney menjelaskan pernyataan yang diperkirakan beberapa didasari pada agunan berulang-ulang dari Kewenangan Palestina, yang sebagai wakil Negara Palestina di PBB, jika mereka sedang melakukan reformasi pemerintahannya dan siap melangsungkan pemilihan umum di tahun 2026 di mana Hamas "tidak bisa berpartisipasi".

KEMARAHAN INTERNASIONAL

Informasi dari sejumlah sekutu paling dekat Israel menggambarkan meningkatnya kemarahan internasional atas limitasi Israel atas makanan dan kontribusi yang lain ke Gaza dalam perang menantang militan Hamas, dan kritisnya kemanusiaan yang menakutkan di situ.

Sebuah pemantau kelaparan global sudah mengingatkan jika skenario terjelek kelaparan sedang terjadi di daerah kantong itu.

Kementerian Kesehatan Gaza memberikan laporan tujuh kematian kembali terkait kelaparan di hari Rabu, termasuk seorang gadis berumur 2 tahun dengan keadaan kesehatan yang telah ada sebelumnya.

Kantor media pemerintah yang mengatur Hamas di Gaza menjelaskan militer Israel membunuh minimal 50 orang dalam kurun waktu tiga jam di hari Rabu saat mereka mencoba memperoleh makanan dari truk kontribusi PBB yang masuk ke dalam Lajur Gaza utara.

Israel dan aliansi paling tidak, AS, ke-2 nya menampik pengakuan Carney.

"Peralihan posisi pemerintahan Kanada sekarang ini adalah hadiah untuk Hamas dan bikin rugi usaha untuk mencapai gencatan senjata di Gaza dan rangka kerja pelepasan beberapa tawanan," kata Kementerian Luar Negeri Israel pada sebuah pengakuan.

Pertama Menteri Israel Benjamin Netanyahu sampaikan komentar sama sesudah informasi dari Prancis dan Inggris.

Seorang petinggi Gedung Putih, yang berbicara dengan persyaratan anonim, menjelaskan Presiden Donald Trump menyaksikan pernyataan Negara Palestina sebagai "hadiah yang memberikan keuntungan Hamas" secara salah.

Utusan khusus AS Steve Witkoff direncanakan bertandang ke Israel pada hari Kamis untuk mengulas Gaza. Trump menjelaskan minggu ini jika dia mengharap akan dibangun pusat-pusat untuk menyediakan makanan semakin banyak orang di daerah kantong itu.

Negara Palestina telah menjadi negara pemerhati non-anggota Majelis Umum PBB semenjak 2012, yang dianggap oleh lebih dari tiga perempat dari 193 negara anggota majelis itu.

Jonathan Panikoff, mantan wakil petinggi intelijen nasional AS untuk Timur tengah, menjelaskan pernyataan Palestina yang ditujukan "untuk meningkatkan penekanan pada Israel agar memaksakan lagi ke pola dua negara".

Tetapi, dia menjelaskan informasi Kanada "kemungkinan tidak kurang dari sekedar simbolik dan beresiko menghancurkan jalinan mereka dengan sekutu lama mereka, Israel".

Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang berbicara dengan Carney saat sebelum informasi Kanada, menjelaskan pernyataan Palestina akan "hidupkan lagi prospek perdamaian di teritori".

ULTIMATUM UNTUK HAMAS

Anggota Kabinet Keamanan Israel, Zeev Elkin, menjelaskan di hari Rabu jika Israel bisa memberikan ancaman akan mencaplok beberapa daerah Gaza untuk meningkatkan penekanan pada Hamas, mengurangi keinginan Palestina untuk mempunyai negara di tanah yang sekarang ditempati Israel.

Baca Juga : Apa Kopdes Merah Putih akan memiliki nasib sama dengan KUD zaman Soeharto?

Usaha perantaraan untuk amankan gencatan senjata 60 hari dan pembebasan tawanan yang masih ada yang ditahan oleh Hamas berhenti minggu kemarin.

Di Gaza, seorang masyarakat bernama Saed al-Akhras menjelaskan pernyataan Palestina oleh beberapa negara besar mengidentifikasi "peralihan nyata dalam langkah beberapa negara Barat melihat perjuangan Palestina".

"Kukup!" ucapnya. "Masyarakat Palestina sudah hidup lebih dari 70 tahun di bawah pembunuhan, perusakan, dan wargaan, sedangkan dunia hanya melihat dalam diam."

Keluarga tawanan Israel yang tetap ditahan di Gaza minta agar tidak ada pernyataan negara Palestina saat sebelum beberapa orang yang mereka sayangi dipulangkan.

“Pernyataan seperti itu bukan cara menuju perdamaian, tetapi pelanggaran nyata pada hukum internasional dan ketidakberhasilan kepribadian dan politik yang beresiko yang melegitimasi kejahatan perang yang menakutkan,” kata Komunitas Keluarga Tawanan.

Baca Juga : Rudal Rusia Menewaskan 16 Masyarakat Ukraina, Zelensky Paksa Sekutu Gulingkan Pemerintahan Putin

Bulan ini, Netanyahu menjelaskan jika dia ingin perdamaian dengan Palestina, tapi memvisualisasikan negara merdeka di masa datang sebagai dasar prospektif untuk menghancurkan Israel, hingga kendali keamanan harus terus ada di tangan Israel.

Kabinetnya meliputi anggota sayap kanan yang dengan terbuka menuntut aneksasi seluruh tanah Palestina. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menjelaskan di hari Selasa jika pembangunan kembali pemukiman Yahudi di Gaza "lebih dekat dari awal sebelumnya", Menyebut Gaza "beberapa daerah tidak terpisah dari Tanah Israel".

BANTUAN TIDAK CUKUP

Kantor PBB untuk Koordinir Masalah Kemanusiaan menjelaskan jika Federasi Bangsa-Bangsa dan partnernya sudah sukses membawa semakin banyak makanan ke Gaza dalam interval 2 hari pertama, tapi banyaknya "masihlah jauh dari cukup".

Perang diawali pada 7 Oktober 2023, saat Hamas pimpin gempuran di komune dan pangkalan militer di Israel selatan yang membunuh sekitaran 1.200 orang, termasuk lebih dari 700 masyarakat sipil, dan 251 yang lain ditawan ke Gaza, menurut perhitungan Israel.

Semenjak itu, gempuran Israel di Lajur Gaza telah membunuh lebih dari 60.000 orang dan merusak beberapa daerah itu, kata Kementerian Kesehatan Gaza.